Anas Pintu Masuk Kasus Hambalang?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Ari Junaedi mengatakan Anas Urbaningrum adalah pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membongkar kasus proyek Hambalang.

"Anas bisa jadi kunci pembuka dan 'whistle blower' bagi KPK untuk menyelesaikan kasus Hambalang.Makanya KPK tidak boleh ragu," kata Ari saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Ari, sesuai dengan komitmen Anas saat mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Februari 2013 lalu, mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengatakan tindakannya tersebut baru lembaran pertama yang akan berlanjut pada lembaran kedua, ketiga dan seterusnya

"Saat dia (Anas) mengundurkan diri itu, itu baru lembar pertama.Masyarakat menunggu lembar selanjutnya dibuka, dibuka rahasianya," katanya.

Ari berharap lembaga anti korupsi itu bisa terus menguak kasus dugaan pemberian hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang secara berani dan sungguh-sungguh

Pasalnya, Anas sebagai mantan Ketua Umum Partai Demokrat serta mantan Ketua Fraksi Demokrat dipastikan banyak memiliki informasi yang bisa dijadikan acuan dalam penyelesaian kasus itu

"Jangan sampai ini hanya berhenti di Anas.Status Anas juga seharusnya bisa lebih bebas jika KPK ingin kasusnya dibuka.Intinya kalau ada niat dari Anas untuk membuka rahasia dan ada kesungguhan KPK, pasti bisa diungkap," katanya.

Anas Urbaningrum ditahan di rumah tahanan KPK sejak 10 Januari 2014 dalam kasus dugaan pemberian hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain.

Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012 berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam surat dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Hambalang Deddy Kusdinar, Anas disebutkan menerima Rp2,21 miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.

Uang itu diserahkan kepada Anas digunakan untuk keperluan kongres Partai Demokrat, antara lain membayar hotel dan membeli "Blackberry" beserta kartunya, sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung dirinya, dan juga jamuan serta hiburan.

Analisis :

Benih korupsi di Indonesia terus berkembang biak, menjalar kemana-mana dan menjadi benalu di Indonesia. Angka korupsi para pejabat semakin bertambah. Lantas bagaimana nasib rakyat? Apakah para pejabat tidak memiliki moral dan etika sehingga mereka mampu menyalahgunakan uang rakyat?

Negara Indoneisa bisa saja disebut negara gagal, karena selama ini yang terjadi di Indonesia tidak lain tidak bukan adalah korupsi. Tidak heran jika utang Indonesia belum kelar dibayar sampai saat ini, akibatnya jutaan orang miskin masih terlantar di permukaan tanah Indonesia.

Korupsi bisa dimulai dari para pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan semua pihak terhadap dirinya. Dimulai dari pejabat RT/RW sampai pejabat yang bertugas sebagai perwakilan rakyat. Dimana seseorang yang memangku jabatannya,  akan disumpah menurut agama dan berjanji dengan sungguh-sungguh disaksikan oleh banyak orang. 

Selain itu, KPK harus bekerja secara tegas dan besungguh-sungguh. Jika, lembaga tersebut tidak bekerja secara profesional, maka dimanakah keadilan untuk rakyat?

Didalam kasus ini sangat dibutuhkan keterbukaan demi kelancaran membuka dalang dibalik kasus Hambalang. Yang telah menyeret beberapa anggota DPR yang sejatinya wakil rakyat tetapi mengambil duit rakyat dan seorang menteri yang sejatinya adalah pembantu priseiden tetapi ikut mengantongi uang rakyat.

Oleh karena itu yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar. Agar tercipta kesadaran tentang akibat buruk dari korupsi tersebut, sehingga kedepannya tercipta masyarakat yang saling memahami dan tercipta Indonesia yang sejahtera.